Komisi Perhubungan DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mendukung dan mensinergikan setiap programnya dengan kementerian-kementerian terkait lainnya. Komisi V DPR melihat banyak program-program yang tidak disinergikan terlebih dulu sehingga dalam pelaksanaannya akan banyak menimbulkan masalah.

            Demikian dikatakan anggota Komisi V DPR dari Fraksi Partai Demokrat Samiadji Massaid saat Rapat Kerja dengan Menteri PU dan jajarannya, Selasa (8/6) di gedung DPR, yang dipimpin Ketua Komisi V Yasti Soepredjo Mokoagow.

            Adji mencontohkan, seperti pembangunan pelabuhan laut, pelabuhan udara dan lain-lainnya yang tidak disenergikan dengan Kementerian PU, sehingga banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari APBN terlantar dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

            Menurut Adji, saat Komisi V DPR raker dengan Kementerian Perhubungan, keluhan ini juga disampaikan menteri tentang kendala-kendala yang dihadapi di kementerian tersebut.

            Senada dengan itu, anggota F-PKS Abdul Hakim membenarkan banyak program-program yang dibuat tidak ada koordinasi dengan instansi terkait lainnya, sehingga program tersebut banyak yang mubazir dan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

            Pada kesempatan tersebut Hakim meminta daftar proyek Kementerian PU yang betul-betul dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Daftar ini perlu disampaikan, agar Komisi V juga dapat memberikan masukan program-program apa saja yang perlu menjadi prioritas, namun belum dimasukkan dalam daftar yang dibuat Kementerian PU.

            Sependapat dengan dua anggota di atas, anggota Fraksi Partai Golkar Ali Wongso Halomoan Sinaga mengatakan, sebaiknya kementerian ini perlu membuat data base terlebih dulu. Data base ini nantinya dapat dijadikan kunci bagi pembuatan suatu program.

            “Kalau data base ini lemah, tentu saja perencanaannya tidak akan efektif,” kata Ali Wongso.

            Ali Wongso juga menegaskan, program yang dibuat seharusnya juga terukur, sehingga akan lebih terlihat program-program yang berhasil. Misalnya, akhir 2011 tidak ada lagi jalan nasional yang rusak berat. “Ini dapat dijadikan target tolok ukur keberhasilan pembangunan jalan nasional,” tambahnya.

            Dia juga meminta keseriusan Menteri PU untuk memperhatikan jalan lintas barat (Sumatera) agar ada keadilan di seluruh wilayah Indonesia. Perlu diingat, jalan lintas barat banyak menjadi sumber daya ekonomi untuk meningkatkan devisa negara.

            Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjelaskan, pagu indikatif kementeriannya tahun 2011 sebesar Rp 56, 467 triliun.

            Menurut Djoko, program Kementerian PU tahun 2011 dibuat berdasarkan prinsip-prinsip memiliki dampak signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan, penting dan mendesak dilaksanakan, realistis untuk dilaksanakan dan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance (efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif).

Untuk bidang sumber daya air,  program prioritas 2011 yang direncanakan Kementeriannya adalah pembangunan waduk 8 buah di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jatibarang, Kalimantan Timur, Nanggroe Aceh Darussalam dan Bali.

Selain itu, kementeriannya juga akan membangun embung 34 buah, rehabilitasi waduk 15 buah, rehabilitasi embung 50 buah. Sedang sumber air yang dikonservasi sembilan kawasan yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat.

Sedang kegiatan prioritas Bidang Jasa Marga tahun 2011 adalah preservasi jalan dan jembatan, dukungan pembangunan jalan tol dan peningkatan kapasitas jalan dan jembatan , diantaranya pembangunan jalan dan jembatan strategis sepanjang 181 km untuk lintas selatan-selatan Jawa, kawasan perbatasan dan Pulau terdepan/terluar.

Pihaknya, kata Djoko, juga akan membangun Rusunawa sebanyak 70 Twin Bloc, mengembangkan infrastruktur permukiman di kawasan kumuh, pengembangan infrastruktur di perdesaan dan pengembangan kawasan Agropolitan, Minapolitan dan KTM di 35 kawasan.(tt)foto:iw/parle/ry